Beban Defisit Anggaran Bukanlah Tanggung Jawab Daerah

Beban Defisit Anggaran – Pemerintah mematok minus anggaran didalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP) 2017 kurang lebih 2,67 prosen sampai 2,92 prosen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Perkiraan pelebaran defisit dari target mula-mula sebesar 2,41 prosen dari PDB di APBN 2017 selanjutnya belum perhitungkan defisit anggaran daerah.

Dengan jumat defisit itu, posisi defisit ongkos pemerintah (pusat dan daerah) tambah mepet dengan batas defisit anggaran yang diatur didalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara sejumlah 3%. Seusai dengan yang dikutip dari portal berita politik terbaru arah.com

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Boediarso Teguh Widodo memprediksi kekurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 sebesar Rp7,43 triliun yang dibiayai dari utang atau kurang lebih 0,054 prosen dari PDB.

“Dengan perhatikan total defisit APBD 2017, maka APBNP 2017 miliki area defisit sebesar 2,95 prosen dari PDB. Namun, defisit pemerintah pusat dapat dijaga terhadap kisaran 2,6 prosen dari PDB” papar Boediarso kepada keliru satu sarana online Rabu malam lalu

Kendati defisit area terbilang kecil, menurut Boediarso, tren tahunan anggaran area condong mengalami surplus. Namun, pemerintah dapat tetap mengimbuhkan area defisit bagi daerah. Pasalnya, area diinginkan sanggup menyerap dengan maksimal Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang udah dianggarkan.

Adapun kekurangan R-APBNP 2017 yang sedang dibahas pemerintah dan DPR dapat berkisar antara Rp427 triliun sampai Rp461,3 triliun, meningkat dari yang dipatok terhadap APBN 2017 sebesar Rp384,7 triliun. Alhasil, pemerintah wajib putar otak fungsi menutup tambahan defisit anggaran tersebut, keliru satunya dengan pembiayaan utang lewat penerbitan obligasi.

Pemerintah diproyeksikan wajib menerbitkan utang kurang lebih Rp427 triliun sampai Rp461,3 triliun fungsi meningkatkan defisit. Target penerbitan utang selanjutnya jadi tambah dari target utang yang patok terhadap APBN 2017 sebesar Rp384,7 triliun. Adapun, sampai Mei 2017, jumlah utang pemerintah udah menggapai Rp3.672,33 triliun.

Meski tambalan utang kian besar, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani memprediksi beban penutupan utang seluruhnya jadi tanggung jawab pemerintah pusat. Artinya, area tak wajib sampai ikut-ikutan menerbitkan obligasi untuk turut menambal defisit anggaran.

“Di tahun ini (obligasi daerah) belum, dikarenakan untuk menerbitkan obligasi itu tidak mudah, wajib tersedia sistem yang panjang. Saat ini belum tersedia penerbitan obligasi daerah” lanjut Askolani.

Kendati tak wajib menerbitkan obligasi, namun Askolani menjelaskan bahwa pemerintah pusat dambakan pemerintah area (pemda) sanggup meringankan beban pemerintah pusat dengan menyerap anggaran secara efektif dan efektif.

“Kami minta efisiensi (kepada pemerintah daerah), efektivitas belanjanya ditingkatkan. Kemudian, kami mendorong supaya dana yang digunaan tidak idle (menganggur),” kata Askolani.

Sementara itu, ekonom dari Institute for Development of Economics plus Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, kebijakan penanggulangan kekurangan dana yang seluruhnya ditanggung oleh pemerintah pusat udah tepat.

Saat ini, pemerintah pusat sebetulnya udah mengimbuhkan izin kepada pemda untuk menerbitkan utang. Namun, dia khawatir ini dapat jadi bumerang bagi pemerintah pusat, dikarenakan tersedia potensi area melakukan membeli secara jor-joran, supaya pengeluaran area justru kian membengkak.

“Takutnya seperti China, utang mereka besar, anggarannya jebol. Itu dikarenakan penerbitan obligasi area yang tidak direm. Ternyata semua area mau bangun infrastruktur dengan obligasi namun kelanjutannya tidak sanggup kembalikan,” tutur Eko.

Selain itu, kecurigaan penanganan pengelola anggaran di area dengan obligasi terhitung tercermin dari bagaimana area gunakan anggaran sepanjang ini. Pasalnya, setiap tahun anggaran TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) didalam APBN tetap meningkat, namun tak seluruhnya terserap.

Pada tahun lalu misalnya, realisasi TKDD tahun lalu cuma menggapai Rp710,25 triliun atau 91,5 prosen dari target. Adapun didalam R-APBNP 2017, alokasi TKDD menggapai Rp749,3 triliun, terdiri dari alokasi untuk transfer ke area sebesar Rp691,1 triliun dan dana desa Rp58,2 triliun.

Eko pun beranggap peningkatan anggaran TKDD setiap tahun belum sanggup kurangi ketimpangan ekonomi di daerah. “Artinya, kasus di area itu bukan dikarenakan anggaran yang tidak cukup namun penguasaan pemda dan alokasi membeli area masih tidak cukup tepat,” imbuh Eko.

Eko berujar bahwa opsi penerbitan obligasi area cuma terpaksa dilakukan oleh pemerintah pusat misalnya sebuah area miliki catatan pengelolaan keuangan yang benar dan kredibel. Dengan demikian, penerbitan obligasi diperkirakan pas jadi pelumas mesin anggaran daerah.

“Hanya untuk area yang top banget, yang kredibilitas fiskalnya amat baik. Itu boleh dikasih izin terbitkan obligasi. Tapi dengan beberapa syarat yang amat ketat, lebih-lebih lebih ketat dari obligasi pusat,” terangnya.

Untuk sementara ini, di luar obligasi dan peran dan juga area untuk melindungi APBN, Eko menilai tersedia baiknya bahwa pemerintah tetap berusaha pendongkrakan penerimaan dari semua pos, baik perpajakan maupun bukan pajak. Hal tersebut, wajib dilakukan sembari menyisir lagi pos-pos pengeluaran yang tak efektif dan pendanaan dari investasi yang diinginkan sanggup ditingkatkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *